Soekarno dan Gerakan Perempuan

Posted: 27/10/2011 in Tak Berkategori

Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan

Ir. Soekarno

Ir. Soekarno

Oleh : Gadis Arivia

MEMBUKA lembaran-lembaran buku bersejarah tentang Soekarno dan mencari tulisan-tulisan maupun paragraf-paragraf yang penting, yang menuangkan gagasan Soekarno tentang perempuan, mengantar kita ke lembaran sejarah pergerakan perempuan di masa lalu.I

“Banjak orang jang tidak mengerti apa sebabnja saja anggap kursus-kursus wanita itu begitu penting. Siapa jang membatja kitab jang saja sadjikan sekarang ini,-jang isinja telah saja uraikan di dalam kursus-kursus wanita itu dalam pokok-pokoknja-akan mengerti apa sebab saja anggap soal wanita itu soal jang amat penting. Soal wanita adalah soal-masjarakat!”

(Soekarno, Sarinah, 1947)

Representasi ini sangat mengesankan ketika melihat gambar-gambar perjuangan perempuan yang dibalut kain kebaya menyuarakan aspirasi mereka, bukan hanya soal kepandaian putri, tetapi bahkan menyerukan perjuangan revolusioner.

Satuan perjuangan yang pertama adalah Lasjkar Wanita Indonesia atau Lasjwi yang didirikan Aruji Kartawinata di Bandung tahun 1945. Satuan ini mengangkat senjata dan berangkat ke garis depan medan pertempuran, bergiat dalam melakukan perawatan prajurit yang menderita luka, menyelenggarakan dapur umum dan menjahit seragam prajurit. Satuan-satuan semacam ini menyebar ke seluruh Jawa, serta Sumatera Tengah dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Selatan.

Di Jakarta terdapat organisasi Wani atau Wanita Negara In-donesia (1945) yang dipimpin sejumlah tokoh seperti Suwarni Pringgodigdo (Istri Sedar), Sri Mangunsarkoro, dan Suyatin Kartowiyono. Wani mendistribusikan beras untuk tujuan perjuangan. Terdapat pula organisasi-organisasi buruh seperti Barisan Buruh Wanita yang berhaluan kiri, salah satu tokohnya adalah SK Trimurti.

Jauh sebelum masa perjuangan revolusioner, pergerakan perempuan sebenarnya sudah dimulai oleh perempuan-perempuan kelas menengah. Ada beberapa faktor mengapa kelas menengah mengambil peranan yang penting di sini. Faktor-faktor tersebut antara lain disebabkan tingkat pendidikan, waktu luang dan juga akses informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Organisasi yang cukup kuat misalnya adalah Putri Merdeka, yang dibentuk tahun 1912 dan mempunyai afiliasi dengan Boedi Oetomo, organisasi nasionalis pertama yang berdiri tahun 1908. Afiliasi ini memperlihatkan bagaimana pada saat itu organisasi perempuan sangat dekat dengan nasionalisme. Simbolisasi ini terlihat pada Kartini, seorang perempuan priyayi. Isu-isu yang dilontarkan senada dengan Kartini seperti persoalan pendidikan dan peningkatan kepandaian putri. Organisasi perempuan kelas menengah lainnya yang mempunyai nuansa agama adalah Muhammadiyah.

Organisasi perempuan mulai menjadi politis baru terlihat pada tahun 1920-an, ketika organisasi-organisasi politik yang besar seperti Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) mempunyai divisi perempuan. Organisasi-organisasi perempuan ini mempunyai anggota yang bervariasi dalam latar belakang sosial dan politiknya. Cakupannya meliputi tingkat kelas menengah-bawah yang meluas. Isu-isu yang dilontarkan adalah seputar partisipasi perempuan dalam politik dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (decision-making).

Pada suasana seperti inilah hadir Soekarno yang pada akhir tahun 1920-an mulai mengemuka sebagai tokoh nasionalis. Ia mulai terlibat dalam politik pada tahun 1926, dan satu tahun kemudian pada tahun 1927 ikut menggagas PNI. Ketika Kongres Ibu diadakan pertama kali pada tanggal 22 Desember 1928, Soekarno mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan pendapatnya tentang perempuan.

II

“Berbahagialah kongres kaum ibu: diadakan pada suatu waktu, di mana masih ada sahadja kaum bapak Indonesia jang mengira, bahwa perdjoangannja mengedjar keselamatan nasional bisa djuga lekas berhasil zonder sokongannja kaum ibu; Oleh karena daripada kaum bapak masih banjak jang kurang pengetahuan akan harganja sokongan kaum ibu itu; kita tidak sahadja gembira hati akan kongres itu oleh karena kaum bapak belum insjaf akan keharusan kenaikan deradjat kaum ibu itu,-kita gembira hati ialah teristimewa djuga oleh karena di kalangan kaum ibu sendiri belum banjak jang mengetahui atau mendjalankan kewadjibannja ikut menjeburkan diri di dalam perdjoangan bangsa, dan belum banjak jang berkehendak akan kenaikan deradjat itu.”

(Soekarno: Kongres Kaum Ibu, 1928)

PIDATO Soekarno pada Kongres Kaum Ibu tahun 1928 ini amat penting untuk membaca penempatan perempuan dalam pemikiran Soekarno. Ia menyokong hak-hak perempuan, namun ia menganggap perjuangan hak perempuan harus nomor dua setelah perjuangan kemerdekaan. Dan bila perjuangan hak-hak perempuan itu tercapai, perjuangan tersebut belum cukup karena kepentingan nasional belum terwujud.

Ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi kepada kaum perempuan saat itu: “Apakah kiranja sudah tjukup, jang kaum ibu Indonesia mendjadi sama haknja dengan kaum bapak Indonesia-hak kaum bapak Indonesia jang terikat-ikat ini? Apakah kiranja sudah tjukup, jang kaum ibu Indonesia mendjadi sama deradjatnja dengan kaum bapak Indonesia,-deradjat kaum bapak Indonesia jang tak lebih daripada deradjatnja orang djadjahan, tak lebih daripada deradjatnya putera negeri jang tak merdeka?” (Kongres Kaum Ibu, 1928)

Awalnya dalam Kongres Kaum Ibu, pandangan-pandangan Soekarno tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Tigapuluh perempuan yang mengikuti kongres tersebut tetap berkonsentrasi untuk mendiskusikan isu-isu perempuan dan bukan nasionalisme. Bahkan, ada tuduhan terhadap Soekarno yang ingin “memolitikkan” isu-isu perempuan bagi kepentingan politiknya. Terhadap tuduhan ini, Soekarno mengelak dengan mengatakan bahwa soal perempuan adalah soal yang luas.

Kita tidak mempolitikkan soal ini! Kita memudjikan pendirian jang demikian, tak lain tak bukan ialah oleh karena pada hakekatnja soal perempuan tidak dapat dipisahkan daripada soal laki-laki. Kita pun harus memperingatkan, bahwa jang menderita pengaruhnja sesuatu proses kemasjarakatan, dus djuga proses kolonial sebagai di sini, ialah bukan sahadja satu bagian, bukan sahadja kaum laki-laki, tetapi semua manusia laki-perempuan jang berada di dalam lingkungannja proses kemasjarakatan itu.” (Kongres Kaum Ibu, 1928)

Tak lama setelah Kongres Kaum Ibu diadakan, beberapa organisasi baru terbentuk. Di antaranya adalah Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang namanya kemudian berubah menjadi Asosiasi Perempuan Indonesia (API). Tahun 1935, berganti nama lagi menjadi Kongres Perempuan Indonesia (KPI).

Dalam kiprah politiknya, kelompok ini kelihatannya mengambil “jalan tengah” yakni bermain di antara isu-isu perempuan dan nasionalisme, antara isu perkawinan yakni monogami dengan pendidikan campuran (anak laki-laki dan perempuan). Kelompok ini berusaha menjaga harmoni antara kelompok yang berbasis agama dan yang sekuler.

Kali ini, Soekarno berhasil mencuri perhatian kelompok perempuan apalagi ide memperjuangkan kemerdekaan dapat merangkul kelompok-kelompok perempuan berbasis agama yang masih curiga dengan isu-isu perempuan yang diperjuangkan, seperti hak seorang istri untuk meminta perceraian bila sang suami mempunyai istri kedua.

Situasi ini menimbulkan per-debatan yang seru di antara kelompok perempuan. Maria Ulfah Subadio yang lama aktif di dunia politik dan kemudian menjadi menteri perempuan pertama Indonesia merefleksikan ketegangan yang terjadi saat itu, dan menyimpulkan bahwa: “Kita memang bukan merupakan sebuah gerakan feminis, kita tidak pernah mendjadi sebuah gerakan feminis, kita berfikir lebih baik melawan pendjadjahan daripada melawan laki-laki. Djadi, kita membutuhkan laki-laki sebagai sekutu.” (Doran, 1987:104)

Setelah Kongres Perempuan Indonesia berakhir, beberapa organisasi kelompok perempuan bermunculan untuk mengangkat persoalan politik negeri. Tahun 1930, Istri Sedar yang dibentuk di Bandung menyatakan diri ingin meningkatkan status perempuan Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Ide dasarnya adalah bahwa tidak akan ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan bila tidak ada kemerdekaan.

Sesudah Jepang menyerah, kaum perempuan dari kalangan parpol dan ormas berbasis agama seperti Aisyah dan Wanita Katolik membuat agenda untuk menunjang perjuangan. Hal yang sama dilakukan juga oleh Wanita Muslimat dari Masyumi.

Istri-istri anggota angkatan bersenjata seperti anggota Bhayangkari (1945) dan istri-istri Angkatan Laut (1946) melakukan kerja sama untuk saling membantu dalam perjuangan terutama apabila suami mereka tewas. Pada Kongres Kaum Perempuan di Klaten pada bulan Desember 1945, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) bertekad mendukung revolusi nasional.

III

“Sekarang kita telah Merdeka. Kita telah mempunjai Negara. Kita telah mempunjai Republik. Bagaimanakah aktiviteit wanita di dalam perdjoangan Republik kita itu? Inilah soal jang amat penting, jang diinsjafi sungguh-sungguh oleh semua pemimpin wanita Indonesia. Malahan bila mungkin, djangan ada seorang wanita pun jang tidak insjaf, djangan ada seorang pun di antara mereka jang ketinggalan! Dengan tiada berfaham komunis saja dapat mengagumi ucapan Lenin: “Tiap-tiap koki harus dapat mendjalankan politik”Maka saja berkata: “Hai wanita-wanita Indonesia, djadilah revolusioner,-tiada kemenangan revolusioner, djika tiada wanita revolusioner, dan tiada wanita revolusioner, djika tiada pedoman revolusioner!” Tiap-tiap pergerakan jang menghantam, melemahkan, menggempur imperialisme adalah pergerakan-pergerakan revolusioner.” (Sarinah, 1947:247,283)

SEJAK Awal tahun 1930-an Soekarno telah masuk dalam fase baru dalam perkembangan pemikiran politiknya, yaitu menguatnya konsep-konsep marxisme di dalam dirinya. Baginya, perjuangan perempuan yang lebih penting adalah penghancuran kapitalisme. Hal inilah yang ia tekankan kepada kaum perempuan dengan sekali lagi menegaskan bahwa “kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak tjukup. Ada kebutuhan jang lebih besar lagi jaitu penghancuran sistem kapitalis”. (Doran, 1987:104).

Hampir separuh buku Sarinah, menguraikan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran pergerakan perempuan sosialis. Nama yang kerap mun-cul di dalam buku ini adalah Clara Zetkin yang oleh Soekarno dijuluki sebagai “ibu besar” dari pergerakan proletar sedunia. Ia menceritakan bagaimana Zetkin menggagas Kongres Perempuan Internasional bersama Rosa Luxemburg. Perjuangan hak mengikuti pemilihan umum memang merupakan agenda pertama dari mereka dan ini diperjuangkan melalui Kongres Perempuan Internasional. Namun, tidak hanya berhenti di sini, ia juga memperluas perjuangannya dalam soal menggempur kapitalisme.

Pembesaran figur Zetkin oleh Soekarno sebenarnya cukup berlebihan dan mengalami polesan yang sedemikian rupa untuk menjaga kepentingan pemikirannya sendiri yang sedang mengeras ke arah “kiri”. Ia sama sekali tidak menjelaskan protes gerakan perempuan sosialis akan keberatan mereka terhadap ide-ide dan aksi-aksi mengalahkan kepentingan perempuan demi kepentingan ideologi. Ia juga tidak menyinggung betapa Zetkin berusaha mendiskusikan secara terbuka isu-isu kesetaraan dalam diskusi perempuan dalam Partai Komunis yang saat itu mendapat teguran keras dari Lenin. Bagi Lenin apa yang dikerjakan Zetkin-yaitu mendiskusikan isu-isu perempuan-tidak memberikan kontribusi dalam perjuangan revolusioner. Menurut Lenin, yang seharusnya dilakukan oleh Zetkin bukan membuang-buang waktu membicarakan soal-soal perempuan tetapi membangkitkan gairah dan kesadaran perjuangan revolusioner menentang kapitalisme pada perempuan.

Sebaliknya, bagi Zetkin, persoalannya jelas bahwa terdapat kebutuhan bagi perempuan untuk memahami dan menghubungkan penindasan yang terjadi di bidang “privat” maupun “publik”. Ia mengerti benar mengapa perempuan tertindas dan hal ini tampaknya sama sekali tidak dipahami oleh Lenin. Marxisme menjelaskan mengapa kapitalisme mengakibatkan adanya pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, pemi-sahan antara perempuan di dunia domestik dan laki-laki di dunia publik. Tetapi, marxisme tidak menjelaskan mengapa sebelum ada kapitalisme pemisahan tersebut sudah terjadi. Bagi Zetkin, baik kategori Marx maupun kapital sama-sama buta terhadap persoalan perempuan.

Tokoh-tokoh feminis sosialis setelah Zetkin kemudian mengagendakan persoalan perempuan sebagai yang utama, baru kemudian persoalan kelas. Walaupun feminis sosialis setuju dengan para feminis marxis bahwa pembebasan perempuan bergantung pada penghancuran kapitalisme, namun mereka juga sadar bahwa kapitalisme tidak dapat dihancurkan bila patriarki tidak dimusnahkan. Bagi mereka materi atau hubungan ekonomi masyarakat tidak akan mengalami perubahan yang berarti bila ideologi patrarki tidak dirubah. Perempuan dengan demikian harus berperang melawan dua musuh sekaligus, yakni kapitalisme dan patriarki. Baru di sana pembebasan yang sejati terhadap perempuan bisa terwujud.

Pada tahun 1950-an, badan organisasi perempuan diakui bukan lagi hanya satu. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang dibentuk pada tahun 1946 untuk menunjang perjuangan kemerdekaan, bubar. Kongres Wanita Indonesia hanyalah salah satu upaya untuk memfasilitasi kontak di antara organisasi perempuan, namun tidak memiliki otoritas melakukan keputusan sendiri. Organisasi perempuan yang cukup kuat saat itu adalah Gerwis, sebuah organisasi yang independen bertujuan memajukan pendidikan perempuan dan menyediakan fasilitas penitipan anak. Tahun 1954, organisasi Gerwis menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan kemudian menjadi organisasi yang tangguh memiliki paling tidak satu juta anggota. Walaupun tidak ada hubungan yang resmi antara Gerwani dan PKI, namun seringkali Gerwani dipandang sebagai bagian dari divisi perempuan PKI. Hubungan yang erat antara Gerwani dan pergerakan buruh (SOBSI) serta PKI, membuat hubungan Gerwani dengan Soekarno menjadi sangat dekat.

IV

“Setelah bayiku berumur dua hari, waktu aku sedang berbaring, pagi-pagi benar datanglah Bung Karno. Bung Karno du-duk di depanku dan kemudian berkata: ‘Fat, aku minta izinmu, aku akan kawin dengan Hartini.’ Aku dengarkan saja apa yang Bung Karno utarakan tadi dengan seksama dan tenang. ‘Boleh saja,’ kataku menjawab, tetapi Fat minta dikembalikan pada orangtua. Aku tidak mau dimadu dan anti poligami. Tetapi aku cinta padamu dan juga cinta pada Hartini, demikian Bung Karno. ‘Oo, tak bisa begitu!,’ kataku.” (Fatmawati, 1978:80)

PERKAWINAN Soekarno dengan Hartini pada tahun 1954 merupakan tamparan keras bagi kelompok perempuan. Hubungan Soekarno dengan gerakan perempuan menjadi tegang. Popularitas Soekarno jatuh dan ide-ide besarnya tentang perempuan di dalam bukunya Sarinah dipertanyakan. Ketegangan pun terjadi di antara kelompok perempuan. Nani Suwondo dari Perwari yang mendukung Fatmawati untuk meninggalkan Istana menyesalkan tindakan Gerwani, yang tidak memprotes perkawinan Soekarno dengan Hartini.

Gerwani dituduh lebih berat membela politik dan bukan kepentingan kaum perempuan. Protes Perwari sebaliknya merugikan organisasinya sendiri. Banyak anggota Perwari yang mengundurkan diri dari organisasi karena suami mereka mendapat tekanan di tempat kerja. Perwari selanjutnya kehilangan dukungan dan tidak menerima bantuan apa pun. Sujatin Kar-towiyono sebagai Ketua Perwari pada saat itu banyak menerima tekanan, intimidasi, bahkan ancaman mati.Setelah perkawinan Soekarno dengan Hartini, reformasi undang-undang perkawinan berjalan semakin lambat. Sebelumnya telah terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara kelompok perempuan yang berbasis agama dengan yang sekuler. Kemudian setelah Soekarno marah besar pada gerakan perempuan Indonesia, perjuangan reformasi undang-undang perkawinan semakin sulit. Baru pada tahun 1954, rancangan undang-undang perkawinan diajukan pada Kementerian Agama, namun, dibutuhkan tiga tahun lamanya, dan pada tahun 1957 rancangan tersebut dibahas dalam sidang kabinet pari-purna. Pada bulan Maret tahun 1958, PNI mengusulkan rancangan undang-undang perkawinan ke parlemen yang lebih radikal lagi, yakni menuntut monogami bagi seluruh bangsa Indonesia dan menjamin hak-hak yang sama dalam penceraian untuk perempuan.

Tentunya kata sepakat tidak tercapai dalam parlemen, karena ide ini tidak didukung oleh kalangan Muslim. Kompromi kemudian dicapai melalui ga-gasan Bhayangkari, bahwa permaduan diizinkan bagi suami-istri Muslim, tetapi kitab Un-dang-Undang Perkawinan Sipil mendasarkan diri pada aspek monogami. Perjalanan perjuangan undang-undang perkawinan setelah ini masih panjang karena ditentang Kementerian Agama. Perempuan Indonesia harus menunggu sampai tahun 1973 untuk mendapatkan undang-undang perkawinan baru yang melarang poligami.

V

“Sudah lama bunga Indonesia tiada mengeluarkan harumnja, semendjak sekar jang terkemudian sudah mendjadi laju. Tetapi sekarang bunga Indonesia sudah kembang kembali, kembang ditimpa tjahaja bulan persatuan Indonesia; dalam bulan jang terang benderang ini, berbaulah sugandi segala bunga-bungaan jang harum, dan menarik hati jang tahu akan harganja bunga sebagai hiasan alam jang diturunkan Ilahi. (Soekarno, Kongres Kaum Ibu, 1928)

PRIBADI presiden pertama Republik Indonesiaini memiliki tiga ciri persona yang menarik, yakni charm, kharisma, dan pamor (sinar cahaya). Ia juga sangat ahli dalam berkata-kata, sangat puitis dan sekaligus tajam dilengkapi daya analisa yang kritis. Secara keseluruhan, ia adalah laki-laki yang cute (elok) dan smart (tampan, cerdas), sangat menonjol dari laki-laki pada zamannya. Karya besarnya tentang perempuan yang ia tuangkan dalam bukunya berjudul Sarinah setebal 329 halaman ini, menunjukkan keseriusannya dalam membedah persoalan-persoalan perempuan. Pada bab-bab pertama, ia membahas soal laki-laki dan perempuan, soal “alam” dan “kultur” serta menunjukkan bagaimana perempuan didefinisikan oleh kultur. Pada bab-bab berikutnya, ia menjelaskan keadaan perempuan dan menyatukannya dengan pemikiran-pemikiran feminisme marxis/sosialis. Pada bab-bab terakhir, Soekarno mempertegas kewajiban perempuan, yakni ikut serta menyelamatkan Republik memperkuat Negara Nasional. Ia menjanjikan bahwa setelah negara terselamatkan, masyarakat adil dan sejahtera, dan perempuan pada akhirnya akan bahagia dan merdeka.

Benarkah janji itu terpenuhi? Kaum feminis belajar dari sejarah bahwa perjuangan bentuk apa pun yang meletakkan perjuangan perempuan sebagai bukan yang utama, akan mengalami penipuan. Segala bentuk penipuan terhadap perempuan adalah hal yang biasa dan sering dialami. Beberapa kali dalam sejarah perempuan diminta untuk memperjuangkan kemerdekaan dahulu baru kemudian hak-haknya. Memperjuangkan ideologi dahulu baru hak-haknya? Memperjuangkan demokrasi dahulu baru hak-haknya? Sudah seringkali di negara ini dan di belahan dunia lainnya, perempuan “dipakai” untuk tujuan-tujuan politik tertentu, yang lebih besar dan lebih agung. Bahkan, Gerwani akhirnya disingkirkan oleh rezim Orde Baru demi kepentingan politik rezim tersebut.

Seluruh filsafat abad modern memuja ide-ide besar, agung dan kebenaran mutlak. Soekarno dalam perspektif filsafatnya tidak dapat dilepaskan dari keterbelengguannya dengan “teori-teori besar” (grand theory), yang menganggap seluruh entitas ini sebagai suatu keseluruhan dan universal. Demikian pula pemikiran-pemikirannya tentang perempuan merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari totalitas universal. Soekarno menganggap perempuan hanyalah suatu bagian dari suatu subyek yang lebih besar lagi, yakni revolusi, ideologi, negara, suatu rasionalitas yang semuanya diterjemahkan dengan cara berpikir maskulin.

Apakah ide-ide perempuan? Bagaimanakah moralitas dan etika perempuan? Kehidupan moral perempuan bukanlah da-tang dari ide-ide besar melainkan dari kehidupan sehari-sehari yang ia jalani: kehidupan ruang domestik yang ia geluti, ruang pribadi yang menyangkut kesejahteraan keluarganya, relasi-relasi kecil yang mempunyai keterikatan emosional, dunia feminitas yang tampak sederhana dari luar namun sangat kompleks dalam kehidupan perempuan. Soekarno tidak dapat mengerti pentingnya undang-undang perkawinan bagi kelompok perempuan, Lenin sulit memahami mengapa perempuan perlu berdiskusi segala tetek bengek yang ia anggap buang-buang waktu saja.

Feminisme tidak pernah tertarik untuk membangun suatu teori yang abstrak dengan prinsip-prinsip universal. Feminisme seringkali mengambil posisi epistemologis yang menentang suatu pencarian rasionalistik dan sistem universal. Sebaliknya, pencarian feminisme selalu ditekankan pada pengalaman moral. Feminis Annette Baier (1985) mengatakan bahwa perempuan dalam perdebatan moralnya mempunyai kehendak yang berbeda dari laki-laki, perempuan lebih menitikberatkan nilai-nilai etika yang berarti bagi kehidupannya. Perempuan hidup di dalam masyarakat yang nilai-nilai kefemininnya dianggap remeh dan tidak penting, seluruh eksistensinya sebagai perempuan disubordinasikan. Dalam masyarakat yang patriarkis, seluruh aturan universal berlaku pada sistem “aturan laki-laki” (the law of the father), sifat egois yang berpusat pada kemauan laki-laki sehingga dunia publik menjadi dominasi laki-laki.

Bagi feminisme amatlah jelas, hak-hak perempuan sebagai manusia harus diperjuangkan terlebih dahulu agar ia setara dengan jenis manusia lainnya, bila ini telah tercapai, terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur, negara yang merdeka dan demokratis.

Ah, seandainya Soekarno memahami hal ini.

* Gadis Arivia Ketua Yayasan Jurnal Perempuan, staf pengajar Jurusan Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) dan Kajian Wanita UI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s